Dublin Core
Title
PENGELOLAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021
Description
Latar Belakang: Kesalahan dalam proses penyediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi masih menjadi penyebab terbesar kekurangan sediaan alat dan obat kontrasepsi yang dapat berdampak pada meningkatnya angka kehamilan. Sebelum sediaan alat dan obat kontraspsi sampai ke tangan pasien diperlukan lembaga yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.Untuk menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi maka BKKBN perlu menerapkan operasional pengelolaan alat dan obat kontrasepsi sesuai peraturan.Penelitian telah dilakukan mengenai Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan.
Metode:Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengambilan data dengan cara observasi langsung ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan menggunakan alat pengumpulan data berupa checklist lembar observasi yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif berdasarkan peraturan BKKBN RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam pelayanan keluarga berencana, yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan.
Hasil: Hasil penelitian pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan yang ditelitimenunjukkan bahwa 80% perencanaan telah memadai, 75% pengadaan telah memadai, 80% penerimaan telah memadai, 88,23% penyimpanan telah memadai, 66,67% pendistribusian belum memadai, 80% pencatatan dan pelaporan memadai.
Kesimpulan:Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alat dan obat kontrasepsi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan Selatan masuk dalam kategori memadai (78,31%).
Kata Kunci : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pengelolaan Alokon, Kontrasepsi, Keluarga Berencana.
Metode:Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengambilan data dengan cara observasi langsung ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan menggunakan alat pengumpulan data berupa checklist lembar observasi yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif berdasarkan peraturan BKKBN RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam pelayanan keluarga berencana, yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan.
Hasil: Hasil penelitian pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan yang ditelitimenunjukkan bahwa 80% perencanaan telah memadai, 75% pengadaan telah memadai, 80% penerimaan telah memadai, 88,23% penyimpanan telah memadai, 66,67% pendistribusian belum memadai, 80% pencatatan dan pelaporan memadai.
Kesimpulan:Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alat dan obat kontrasepsi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan Selatan masuk dalam kategori memadai (78,31%).
Kata Kunci : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pengelolaan Alokon, Kontrasepsi, Keluarga Berencana.
Creator
Khoiriah Syifa Adilah
Publisher
Poltekkes Kemenkes Palembang Jurusan Farmasi
Date
2022
Contributor
Muhamad Taswin, S.Si., Apt., M.M., M.Kes
Format
PDF
Type
Karya Tulis Ilmiah (KTI)